You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Petugas RPTRA Harus Ramah Disabilitas
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Petugas RPTRA Harus Ramah Disabilitas

Petugas di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) harus peka dengan permasalahan warga serta lingkungannya. Terlebih untuk warga penyandang disabilitas yang ingin menikmati RPTRA.

Supaya dia bisa berjemur, pagi-pagi jalan. Maka itu, sarana di sini harus ramah disabilitas

"Misalnya ada neneknya pengen main ke RPTRA nggak kuat pikulnya karena nggak bisa jalan, atau ada anak lahir dengan keterbelakangan mental, dia butuh kasih roda ngga usah saya nunggu dateng baru kasih kursi roda. Langsung minta dinas sosial, kasih," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, saat meresmikan RPTRA Mawar, Jalan Mawar, Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Selasa (26/4).

Bantuan kursi roda dinilai bisa memudahkan warga lanjut usia maupun mengalami keterbatasan fisik yang ingin berkunjung ke RPTRA sekadar untuk bersantai sekaligus menikmati suasana.

Basuki Resmikan RPTRA Mawar Lebak Bulus

"Supaya dia bisa berjemur, pagi-pagi jalan. Maka itu, sarana di sini harus ramah disabilitas," tandas Basuki.

Tidak hanya itu, dia meminta agar lampu di RPTRA sudah menggunakan LED sehingga warga bisa memanfaatkan RPTRA sampai malam hari.

"Tempat ini juga boleh buat acara pernikahan, nggak bayar. Tapi jangan semalam suntuk, dua jam cukup, kan warga juga mau main-main di RPTRA. Tapi pernikahan yang pertama ya," candanya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11331 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1345 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1285 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1279 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye991 personBudhi Firmansyah Surapati